RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SELASA, 17 JANUARI 2023
1. Program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP dinilai mampu melindungi pekerja yang terkena dampak gelombang pemutusan hubungan kerja/PHK yang belakangan marak terjadi, sehingga ada urgensi untuk perluasan cakupan program JKP. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah mengevaluasi target penerima manfaat program JKP yang selama ini telah dilakukan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam penyaluran bantuan program JKP, dikarenakan jumlah peserta JKP sejak program dikeluarkan tahun lalu telah mencapai sekitar 12 juta orang, namun implementasinya jumlah peserta yang mengklaim dan menerima manfaat JKP hanya kurang dari 10.000 orang.
B. Meminta pemerintah memperbaiki kinerja dari program JKP, dikarenakan jumlah pekerja yang PHK belakangan ini telah mencapai ratusan ribu hingga mendekati 1 juta orang, namun masih jauh dari realisasi target penerima manfaat JKP. MPR menilai hal tersebut menunjukkan adanya target penerima manfaat JKP yang masih belum mendapatkan haknya.
C. Meminta pemerintah secara masif menyosialisasikan mengenai program JKP, yaitu mulai dari manfaat JKP yang terdiri dari uang tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja, serta syarat-syarat untuk menerima bantuan dari program JKP. MPR meminta pemerintah tidak mempersulit akses masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Diharapkan pemerintah mengarahkan dan mendampingi target penerima manfaat program JKP untuk mendapatkan bantuan melalui program tersebut, sehingga target program JKP bisa tepat sasaran.
D. Meminta pemerintah memverifikasi data penerima manfaat dari program JKP secara berkala agar selalu update dan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Pemerintah berencana membatasi penjualan gas elpiji 3 kg di warung-warung kecil. Rencana tersebut dinilai memberatkan oleh sejumlah masyarakat. Respon Ketua MPR RI:
A. Meminta pemerintah menjelaskan terkait rencana tersebut kepada masyarakat secara transparan, baik maksud maupun tujuannya, dikarenakan hal tersebut dinilai memberatkan sejumlah masyarakat.
B. Meminta pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut karena berpotensi menyebabkan kelangkaan gas elpiji 3 kg di masyarakat, terlebih saat ini sejumlah harga-harga bahan pokok mengalami kenaikan. MPR menyebutkan, diketahui skema rencana pemerintah tersebut, distribusi gas elpiji 3 Kg hanya bisa diakses di agen maupun penyalur resmi, dan masyarakat bisa membeli dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk/KTP.
C. Mempertanyakan jaminan keamanan data masyarakat yang membeli gas elpiji 3 kg apabila harus menunjukkan KTP. MPR meminta menentukan langkah lain yang tidak mempersulit masyarakat untuk mengakses gas elpiji 3 kg, dengan tetap memperhatikan target pembeli gas elpiji 3 kg tepat sasaran.
D. Meminta pemerintah memikirkan dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat saat ini, baik dari kondisi perekonomian, akses masyarakat untuk membeli gas elpiji 3 kg, hingga keamanan data pembeli.
3. Insiden bentrokan yang terjadi di area pabrik smelter PT GNI pada Sabtu (14/1), mengakibatkan dua pekerja meninggal dunia. Salah satu diantaranya merupakan tenaga kerja asing (TKA). Respon Ketua MPR RI:
A. Menyayangkan kejadian tersebut, serta mengimbau agar perusahaan dan karyawan mengambil kesepakatan bersama demi penyelesaian masalah yang adil bagi semua pihak.
B. Meminta Kementerian Ketenagakerjaan melalui tim investigasi dari unsur pengawas ketenagakerjaan dan aparat yakni Kepolisian untuk berupaya mengusut tuntas serta memproses secara hukum insiden tersebut, mulai dari meminta keterangan para saksi juga meminta penjelasan pihak PT GNI. Sehingga dapat diketahui secara jelas pemicu permasalahan bentrokan di area pabrik smelter PT GNI tersebut. Mengingat banyaknya spekulasi di masyarakat terkait bentrokan serta informasi penjarahan.
C. Mendorong kepada pihak PT GNI, agar dapat mengedepankan dialog dalam menyelesaikan apapun permasalahan industrial yang ada di perusahaan khususnya apabila yang berkaitan dengan antar pekerja.
D. Meminta aparat untuk sementara waktu tetap siaga dan berjaga di area pabrik smelter PT GNI pasca insiden bentrokan tersebut. Hal ini diperlukan guna mencegah berulangnya bentrokan hingga situasi dan kondisi di area tersebut benar-benar dinyatakan aman dan kondusif.
E. Mendorong Kementerian Perindustrian untuk terus mengingatkan kepada setiap perusahaan agar mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan hak pekerja serta Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L).
4. Kementerian Pertanian menyampaikan kemungkinan terjadinya El Nino yang menyebabkan musim kemarau ke ekstrem pada tahun ini. Hal ini pun berdampak signifikan terhadap lahan pertanian yang membutuhkan air. Respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementan bersama Dinas Pertanian untuk secara serius mengantisipasi serta mengatasi dampak El Nino ekstrem yang berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian dengan menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan dari El Nino, seperti dengan mengembangkan program adaptasi pertanian menggunakan varietas tahan kekeringan dan bantuan benih bagi yang terkena puso, serta budidaya sesuai iklim.
B. Mendorong Kementan untuk segera melakukan normalisasi saluran serta embung-embung di lumbung pangan yang ada, disamping bersama pihak terkait melakukan optimalisasi pompa dan menggalakkan gerakan penanganan kebakaran lahan.
C. Meminta Kementan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam menjalankan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi potensi kekeringan pada lahan pertanian dampak dari El Nino, mulai dari memetakan potensi permasalahan kekeringan di sejumlah daerah hingga menurunkan tim khusus untuk penanganan kekeringan di wilayah sentra produksi padi.
Terimakasih.
