Aliansi NGO BB: Bupati Ipuk Jangan Berlagak Acuh Dech, Soal Deviden di PT MDKA !
Jatim- MH Imam Ghozali Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab yang juga merupakan Pemimpin Kasepuhan Luhur Kedaton akan tetap tegak lurus berusaha memulihkan martabat Kabupaten Banyuwangi dengan tetap memburu keberadaan Deviden dan Saham Tambang Emas Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Copper Gold Tbk.
Karena itu ia berharap Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas untuk bersikap lebih responsif demi kepentingan masyarakat Banyuwangi, tanpa mengurangi kapasitasnya sebagai Istri eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.
"Yang lalu biarlah berlalu dan jangan lagi dilebih-lebihkan, supaya semuanya bisa diterima nalar sehat, masak masih kurang..?," Ujar MH Imam Ghozali.(11/05/'23).
Lebih lanjut, MH Imam Ghozali yang juga merupakan Presiden LBH Nusantara menjabarkan pergolakan panjang yang mengorbankan masyarakat dengan adanya Pertambangan Emas di Gunung Tumpang Pitu (Tujuh Bukit dan sekitarnya) harus sudah bisa dibenahi sebagaimana akad dan komitmen awal pengalihan dan pemberian IUP OP ke- PT BSI, PT DSI sebagai anak-anak PT MDKA.
"Jangan seperti sekarang ini, secara pribadi saya memberikan gelar 'TAMBANG HITAM GUNUNG TUMPANG PITU BANYUWANGI', pengertian TAMBANG HITAM beda dengan pengertian tambang gelap dan tambang Ilegal," tandasnya.
"Karena itu, perlu ada pemutihan, seperti sering kita dengar ada pemutihan pajak, pemutihan balik nama BPKB," tukasnya.
Ghozali menegaskan, terdapat hak -hak yang semestinya diketahui masyarakat Banyuwangi secara gamblang, meskipun tanpa diminta oleh masyarakat Banyuwangi.
"Seperti keterbukaan Adendum AMDAL PT BSI, Perputaran Saham Pemkab Banyuwangi di PT MDKA , jumlah Deviden Pemkab Banyuwangi di PT MDKA, belum lagi terkait yang sebelumnya diceritakan katanya Bupati Ipuk dan eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas telah terjadi penjualan Saham" tegasnya.
Menutup pernyataannya, MH Imam Ghozali menjabarkan, berbagai persoalan tersebut perlu hari ini dibuka kepublik, pasalnya semua sudah tertulis dan tertuang dalam surat -surat yang dulu ditandatangani eks Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjadi MenPAN-RB.
"Sebagai contoh Paling mudah, Perjanjian Hibah Saham dan Perda yang beberapa kali di ubah tanpa menunjukkan prestasi yang kongkrit, seperti Perda Banyuwangi No 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan modal Daerah Kepada Pihak Ketiga, pada poin investasi permanen Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Serasi Jaya yang hampir bersamaan dengan waktu pemberian IUP OP ke- PT BSI dan PT BSI, PT Merdeka Serasi Jaya berubah menjadi PT MDKA," paparnya.
"Selain tujuan kami untuk mengingatkan, dalam hal ini kami juga berdoa semoga Pemimpin -pemimpin Banyuwangi terhindar dari musibah dan berahir Khusnul khatimah," pungkasnya.
Desi Dwan
