• Jelajahi

    Copyright © Tintahukum
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan


     


     

    Lakukan Pendekatan Dialogis, Begini Time Line Relokasi Lahan di Tangkiseribu

    Kamis, 06 Juli 2023, Juli 06, 2023 WIB Last Updated 2023-07-06T10:22:30Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

     Lakukan Pendekatan Dialogis, Begini Time Line Relokasi Lahan di Tangkiseribu



    Batam- tintahukum.com | Demi terciptanya pemerataan pembangunan di Kota Batam, pada 5 Desember 2005, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah mengalokasikan lahan di kawasan Tangkiseribu, Batuampar, kepada PT Buskon Tunas Jaya. Luasnya 19.995 M², dengan Nomor PL, 25.85030217.H1. 


    Selanjutnya pada tahun 2008, PT Buskon Tunas Jaya mengajukan permohonan peralihan hak atas lahan tersebut ke PT Batamas Indah Permai. Atas permohonan peralihan hak tersebut, BP Batam kemudian mengeluarkan IPH dengan nomor 4939/PL/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008.


    Usai menerima pengelolaan lahan di kawasan Tangkiseribu dari PT Buskon Tunas Jaya, PT Batamas Indah Permai, melakukan pembayaran perpanjangan UWT pada 11 Januari 2016. 


    Sehingga, saat ini telah memiliki dokumen PL; SPPT; SKPT; UWTO dan IPH dari BP Batam atas nama PT Batamas Indah Permai.


    "PT Batamas Indah Permai sudah mempunyai UWTO 9 Desember 2015 sampai dengan 8 Desember 2045," ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait.


    Terkait dengan relokasi yang dilakukan oleh Tim Terpadu, Rabu (5/7/2023) pagi, sebelumnya telah dilakukan dialog bersama dengan warga yang menduduki lahan milik PT Batamas Indah Permai, pada pada 07 Maret 2023. 


    Dalam dialog itu, PT Batamas Indah Permai telah menyiapkan solusi bagi warga yang selama ini menduduki lahannya.


    ๐Ÿฐ๐Ÿฑ๐Ÿฌ ๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ ๐Ÿฑ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ž๐—ž ๐—•๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฎ ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ผ๐—ธ๐—ฎ๐˜€๐—ถ 

    Kepada warga Tangkiseribu, PT Batamas Indah Permai menawarkan relokasi kepada warga di kawasan Punggur, Nongsa. Dari 500 Kepala Keluarga (KK), ada 450 KK yang bersedia direlokasi. Namun, 50 KK lainnya menolak dan tetap bertahan.


    Kepada masyarakat yang menolak, tim terpadu memberikan surat peringatan pertama pada 10 Maret, surat peringatan kedua pada 20 Maret dan Surat Peringatan ketiga pada 8 Juni 2023. 


    "Jadi sebelumnya semua tahapan sudah dilakukan sesuai dengan ketentutan yang berlaku. Hingga pada hari ini (Rabu, red) dilakukan upaya pembongkaran oleh tim terpadu," imbuhnya. (Nursalim Turatea)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini