KND dan Aktivis HAM Deklarasikan Pembentukan Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan
WAMENA, JAYAWIJAYA - Berbagai kelompok latar belakang masyarakat disabilitas serta para aktivis HAM di Wamena mendeklarasikan sebuah forum yang konsern terhadap isu disabilitas yang berlangsung di Kampus Yapis Wamena pada Selasa, (25/6/2024).
Momentum deklarasi yang diberi nama "Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan" merupakan masyarakat yang peduli terhadap isu-isu disabilitas yang selama ini belum mendapat kesetaraan hak.
Ketua Unit Layanan Disabilitas (ULD) 'U Care' Una'IM Yapis Wamena, Herliyani dalam deklarasi berharap agar forum yang baru dibentuk ini dapat memperkuat kolaborasi antara ULD dan para pegiat HAM Disabilitas di Papua Pegunungan.
"Tentu ini adalah momentum yang baik untuk ULD dan teman-teman yang peduli terhadap isu disabilitas. Dengan forum ini kita akan berkolaborasi baik untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas yang inklusi," ujarnya.
Selain itu, perwakilan dari Dinsos Jayawijaya, Lukas berharap kehadiran 'Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan' yang ke depannya berkolaborasi dengan ULD Yapis Wamena dapat memberi harapan secara khusus bagi penyandang disabilitas yang ingin bersekolah.
"Terdapat kasus penyandang disabilitas yang memiliki prestasi menjadi atlit namun tidak memiliki ijazah sehingga tidak dapat tersaring di OPDis maupun pekerjaan, maka kita perlu mendorong agar ke depannya para penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan untuk bersekolah," ujarnya.
Selain itu, Komisioner Komnas Disabilitas yang turut hadir dalam deklarasi tersebut menegaskan, Forum Masyarakat Disbailitas Papua Pegunungan bertujuan mengumpulkan instansi-instansi terkait yang konsern terhadap isu disabilitas.
"Forum Masyarakat Disabilitas Papua Pegunungan diharapkan mampu melindungi dan memenuhi hak setiap penyandang disabilitas guna berpartisipasi dan berkontribusi bagi bangsa dan negara serta daerah secara setara," ujarnya.
Kikin juga berharap agar forum yang baru terbentuk itu dapat bergerak maksimal dengan menjalin komunikasi baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 8 Kabupaten Papua Pegunungan.
Sementara Anggota DPRD Terpilih Kabupaten Jayawijaya, Yusuf Hubi yang turut hadir dalam deklarasi tersebut mengatakan wilayah kerja ULD harus bisa memperluas jangkauan pendataan penyandang disabilitas hingga ke delapan kabupaten di Papua Pegunungan
"Kita komitmen mengawal isu disabilitas dengan sasaran pertama yaitu pendataan, melalui kerjasama dengan OPDis, dan organisasi lain. Mungkin juga forum-forum diskusi terkait disabilitas perlu digencarkan dan disosialisasikan agar memperkuat pemahaman masyarakat terkait isu disabilitas serta hak-haknya agar Papua Pegunungan menjadi rumah yang inklusif bagi penyandang disabilitas," tuturnya
