DPP-SPKN Layangkan Surat Konfirmasi Ke BPKAD Pekanbaru Terkai Penggunaan Anggaran Tahun 2022-2023 Yang Diduga "Tidak Wajar" Dan Meminta KPK Turun Tangan
PEKANBARU || Merasa ada kejanggalan dan ketidak wajaran pada anggaran belanja dan kegiatan lainnya pada OPD Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru tahun Anggaran 2022-2023. Maka Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) selaku Sosial kontrol, pada hari Senin (24/6/2024) telah melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pekanbaru dengan surat Nomor : 022/Konf-DPP-SPKN/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024. Demikian disampaikan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Soliduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN), Romi Frans, kepada awak media, Selasa (02/7/2024).
Dikatakan Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans, berdasarkan informasi dan penelusuran tim Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (SPKN), beberapa kegiatan di OPD BPKAD Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 - 2023, yang menghabiskan uang negara puluhan miliar diduga tidak wajar. Adapun kegiatan dimaksud antara lain:
-Belanja printer
-Pengadaan desktop computer
-Belanja software
-Pengadaan server
-Belanja langganan surat kabar
-Belanja bahan bakar
-Belanja kendaraan roda dua
-Belanja kendaraan perorangan
-Belanja internet
-Penyediaan spanduk
-Penyelenggaraan rapat
-Penyediaan listrik
-Pengadaan mesin pemanas air
-Rehabilitasi halaman parkir
-Rehabilitasi bangunan
-Servis berat kendaraan dinas
-Pembayaran pajak kendaraan
-Penyediaan bahan bakar pelumas.
Selanjurnya :
-Belanja makan minum rapat
-Belanja bahan cetak
-Jasa konsultan kajian kebutuhan barang
-Kajian penggunaan rumah dinas
-Kajian tata cara penyusunan rkbmd
-Update datan rkbmd
-Pengadaan atk
-Pengadaan bahan cetak
-Pengadaan kertas dan cover
-Pengadaan cetak
-Pengadaan alat tulis kantor
-Pengadaan benda pos
-Jasa konsultan
-Makan dan minuman
-Bahan komputer
-Pengelolaan jasa iklan
-Pengadaan sewa gedung pertemuan
-Pengadaan sewa hotel
-Belanja makan minum FGD
-Pengadaan bahan cetak
-Sewa tanah
-Kajian update data BMD
-Belanja bahan bahan lainnya
-Belanja alat bahan untuk kantor komputer/ alat tulis kantor/ kertas dan cover/ perabot kantor
-Belanja Makan jamuan tamu
-Jasa konsultan kajian standar barang
-Penilaian publik apraisal BMD kendaraan dinas perorangan
-Apraisal penyertaan modal
-Apraisal sewa tanah bangunan
-Pengadaan camera, urainya.
Dari pengamatan kami belanja barang dan jasa itu itu aja yang diputar putar dan berulang ulang, sebenarnya kegiatannya sama tetapi nama yang berbeda,
Kemudian kami juga menyoroti kegiatan pengadaan kendaraan yang berulang ulang pengadaanya. Sehingga anggarannya sangat fantastis, yakni sekitar Rp 43.859.208.460. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah benar benar terlaksana atau tidak, dan ini akan kami cek, ucapnya.
Berdasarkan informasi dan data yang kami himpun, ada sekitar 400 kegiatan yang anggarannya diduga tak wajar. Untuk diketahui, daftar kegiatan yang kami lampirkan dalam surat konfirmasi itu belum semua kegiatan. Dan masih ada sekitar 300 kegiatan lagi yang belum kami lampirkan. Maka kami mendorong KPK agar turun ke Pekanbaru dan periksa OPD terkait. "Jika di perlukan untuk bahan penyelidikan kami siap lampirkan semua nama nama kegiatan dan anggarannya," terang Romi Frans.
Kemudian kami mendengar rumor terkait hilangnya gaji ASN kota Pekanbaru tahun 2024 yang sudah di anggaran untuk satu tahun. Hilangnya gaji ASN ini jadi pertanyaan, kemana raibnya. Kemudian kami juga dapat informasi terkait gaji ASN yang hilang akan di ganti dan dianggarkan kembali, jadi pertanggung jawaban gaji ASN yang hilang itu bagaimana. " Begitu juga dengan rumor yang beredar terkait Perabot/ interior Rumah Dinas Walikota yang kosong saat Pj Walikota Pekanbaru sekarang masuk rumah dinas, tegasnya.
Terkait hal tersebut, DPP-SPKN tentu mengedepankan asas praduga, maka kami melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru, Yulianis untuk mengkonfirmasi temuan kami, terang Romi Frans.***
