Heboh Realita Sampang Mantan DPRD Sampang (AKS) Angkat Bicara
Tintahukum.com|| -Sampang, Menanggapi polemik yang terjadi akhir-akhir ini di kabupaten sampang, mantan anggota DPR sampang (AKS) meminta agar jangan sampai ada ancaman ke Pemerintah.18-Juli-2024
Kebijakan Pj. Bupati Sampang (Rudy) yang ngotot ingin menganti Pj. Kades menjadi polemik juga pola panas mendekati pesta demokrasi yang dalam hitungan bulan akan dilaksakan di Kabupaten Sampang, yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada 2024)
Mendapat banyak penolakan dari Badan Permusyawaratan desa (BPD), jika Pj. kadesnya diganti itu sudah biasa dari anggota BPD di masing-masing desa, dikarenakan BPD itu juga punya hak yang dilindungi oleh undang-undang. apalagi hanya menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi Masyarakatnya. sebagaimana seorang anggota dewan menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat di dapilnya.
Yang jadi pertanyaan justru si mantan DPRD itu berkomentar dalam media online. jangan sampai ada ancaman Pemerintah itu di peruntukkan bagi siapa, ancaman seperti apa, dan siapa mengancam itulah yang hangat diperbincangan kalangan Masyarakat yang tergabung dalam Grup WA Generasi Peduli Negeri, dimana anggotanya hampir 500 orang anggota.
Rolis Sanjaya selaku admin Grup WA Generasi Peduli Negeri (GPN) menanggapi komentar si mantan DPRD itu. bahkan dalam tulisannya, jika memang ada ancaman silahkan saja dilaporkan saja ke APH (Aparat Penegak Hukum) jangan sampai ada bahasa ancaman itu hanya bentuk dari kepanikan dari sang Pj Bupati (Rudy) yang ingin disampaikan melalui si mantan DPRD tersebut.
"Dalam Komentarnya di media online mantan Anggota DPRD (AKS) menyebut, yang mengancam Pemerintah itu kapasitasnya sebagai apa dan apalagi substansinya juga dinilai masih belum mendasar serta belum merepresentasi kan sebagai Warga atau Masyarakat seutuhnya. komentar ini maksudnya apa dan untuk siapa?
Saya baca dari komentarnya, ini sudah ada yang tertuduh. seharusnya laporkan saja ke ranah yang berwajib, jangan mengarang cerita seolah-olah Pemerintah sedang jadi korban. dari kisruh akibat kebijakan yang di tentang oleh BPD di masing-masing desa. tegas Rolis
Wirno
