Masyarkat Parung Panjang Menginginkan Jalur Tambang Bukannya Revitalisasi
Bogor Jawa Barat ||Dilansir suaralintasindonesia.com Polemik yang terjadi sejak lama dengan adanya truk2 tambangnya melintas dan semakin hari bertambah seiring dengan pertumbuhan pembangunan wilayah Jabodetabek membuat resah masyarakat. Kami ingin solusi permanen yaitu janji adanya jalur tol tambang.
Jalur tol tambang akan menjawab semua keluhan masyarakat dari semua dampak yang di timbulkan oleh angkutan material batu tersebut.
Kami tidak ingin menghambat perekonomian dan perkembangan usaha tambang yang ada, tapi kami juga ingin secepatnya ada solusi terkait dampak2 tersebut. Masyarakat sekitar jalan raya khususnya dan semua pengguna jalan umumnya butuh kenyamanan dan keamanan.
jalur khusus tambang harus segera terwujud sehingga masyarakat bisa tenang, pebisnis tetap beroperasi dengan nyaman dan hasil tambang dari wilayah kita akan tetap menjadi sumber yang dapat menunjang bagi pembangunan infrastruktur di jabodetabek.
Terkait revitalisasi yang sudah di publikasikan pada portal Bina Marga kementrian PUPR, 16 Maret 2024. Jelas bahwa segera pemerintah Pusat akan membantu melaui inpres bantuan jalan daerah perbaikan jalan raya parungpanjang sepanjang kurang lebih 6 km dengan rencana anggaran sekitar 92 miliar.
“Rencana pelaksanaan proyek revitalisasi ini akan berdampak kemacetan yang luar biasa sehingga mengganggu aktivitas masyarakat Parungpanjang yang notabene saat ini adalah warga-warga yang akan ke pasar dan stasiun kereta untuk berangkat kerja ke Jakarta”. Kata Ilyas ketua LSMPPUK kab. Bogor.
Ridwan menambahkan “pertimbangan yang diusulkan komisi V DPR RI ini, dalam hal ini bapak mulyadi sangat baik dan bagus, Namun ini akan menjadi hal yang menurut saya pemborosan Anggaran Negara. Karena apabila masih dilalui truk angkutan tambang dengan kapasitas 30-40 ton jalan tersebut usianya tdk akan lama, Sebaiknya Fokus pada tol tambang untuk segera di realisasikan. Jalur tol tambang ini harus dirancang khusus untuk memfasilitasi transportasi hasil tambang sehingga mengurangi kerusakan jalan provinsi dan meningkatkan keselamatan serta kenyamanan masyarakat sekitar. Selain itu kegiatan revitalisasi yang direncanakan akan berdampak kemacetan yang panjang akibat volume kendaraan yang bertambah disebabkan perkembangan pemukiman yang baru dalam lima tahun terakhir.
Rencana kegiatan revitalisasi sebaiknya di tunda sampai jalur tambang benar-benar terealisasi. Jangan ada kegiatan perbaikan jalan lantas masyarakat diam dan tenang, ini harus menjadi momen sinkronisasi antara kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang paling utama. Sepantasnya program tol tambang yang sudah di janjikan oleh Gubernur jawa Barat ini harus bisa transparan kepada masyarakat mengenai sudah sampai tahapan apa dan kapan akan dimulai pengerjaannya. Pungkas Ridwan.
Berdasarkan hal diatas LSM PPUK bersama dengan masyarakat membuat petisi “penolakan kegiatan revitalisasi jalan raya Parungpanjang-Bunar” . Petisi tersebut ditandatangani oleh masyarakat Parungpanjang khususnya yang akan terdampak langsung atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Petisi ini akan terus bergulir sampai di realisasikan jalur tol tambang.
Surat Petisi yang berisi pernyataan penolakan revitalisasi dan ditandatangani masyarakat sudah di kirimkan ke Presiden RI dengan tembusan kepada ketua DPR RI, Kemenkeu, Kemen PUPR, gubernur Jawa Barat, Bupati Bogor dan Camat Parungpanjang. Kita menunggu respon dan arahan para pemimpin dan perwakilan kita. Ungkap Eka Sapta.
