(JAKARTA) - Indonesia Development Monitoring (IDM) baru saja merilis hasil survei terbaru yang menilai kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjelang akhir masa jabatan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Polri dan untuk membangun kepercayaan melalui partisipasi publik dalam merespons kebutuhan masyarakat.
Dalam survei yang berlangsung dari 22 Juli hingga 1 Agustus 2024 tersebut, sebanyak 1.800 responden yang mewakili berbagai segmen masyarakat di seluruh Indonesia dihubungi melalui metode Random Digit Dialing (RDD). Survei ini memiliki margin of error sekitar +/- 2,31 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia memberikan penilaian positif terhadap pelayanan Polri. Sebanyak 80,7 persen responden menyatakan puas dengan layanan yang diberikan oleh Polri, termasuk dalam pembuatan SIM, SKCK, dan penanganan pelaporan kejahatan. Dari jumlah tersebut, 36,8 persen bahkan menilai layanan Polri sangat baik.
Selain itu, dalam hal perlindungan masyarakat, 71,7 persen responden menyatakan puas dengan kinerja Polri, sementara 12,4 persen menilai kinerja Polri sangat baik. Namun, 9,8 persen menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan ini.
Survei juga mengungkap bahwa 61,7 persen responden menilai kinerja Polri dalam penegakan hukum sebagai "Cukup Baik", sementara 22,9 persen menyebutnya "Sangat Baik". Meski demikian, ada 11,1 persen yang merasa kinerja Polri dalam aspek ini kurang memadai.
Dalam tugas utama Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, 70,2 persen responden memberikan penilaian baik, sementara 12,4 persen lainnya menilai sangat baik. Namun, 12,3 persen responden merasa bahwa kinerja Polri masih perlu ditingkatkan dalam aspek ini.
Tingkat akseptabilitas Polri di mata masyarakat juga tinggi, dengan 90,2 persen responden menyatakan bahwa mereka merasa aman dan nyaman dengan keberadaan anggota Polri di lingkungan mereka. Hanya 4,1 persen yang mengaku tidak suka, sementara 5,7 persen memilih untuk tidak memberikan penilaian.
Direktur Eksekutif IDM, Heru Supriyatno, menyimpulkan bahwa survei ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri semakin meningkat. Ini disebabkan oleh transformasi yang dilakukan melalui program Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Survei ini menjadi cerminan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan tinggi pada institusi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. (Heru Supriyatno/tim liputan).
