Tintahukum.com||🆕Sampang –, Mahasiswa dari Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) melakukan aksi di depan Mapolres Sampang, dengan tuntutan yang jelas, mereka menyerukan satu pesan kuat " Netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024 harus dijaga tanpa kompromi"
Aksi ini dipicu oleh dugaan kuat adanya intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian, yang diduga berpihak pada salah satu calon Bupati.Rabu (02/10/24),
Kemarahan publik dan mahasiswa tak terbendung setelah viralnya sebuah video yang menunjukkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada, video tersebut secara gamblang memperlihatkan adanya komunikasi yang diduga sarat muatan politis, meruntuhkan kredibilitas dan netralitas Polri.
Hal ini sontak memicu kecurigaan publik bahwa institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban justru menjadi alat politik bagi kandidat tertentu.
"Kami tidak akan tinggal diam! Ini bukan hanya tentang video, ini soal penghancuran demokrasi, Polri harus netral, tidak boleh bermain di ranah politik!
Dugaan pelanggaran ini harus diusut tuntas dan diproses secara hukum, atau kepercayaan publik terhadap Polri akan hancur," teriak salah satu orator aksi dengan penuh semangat di hadapan massa.
Mahasiswa semakin lantang setelah terungkapnya pemanggilan beberapa mantan Kepala Desa oleh Polres Sampang menjelang Pilkada, Mereka menuding pemanggilan ini sebagai upaya terselubung untuk mengintimidasi mantan Kepala Desa yang dianggap tidak berpihak pada kandidat tertentu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk manipulasi politik yang menghalalkan segala cara demi kemenangan satu pihak, dengan mengorbankan prinsip keadilan dan netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi.
"Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Ini adalah taktik licik yang dirancang untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politis, Polri seharusnya tidak boleh menjadi alat politik, mereka harus netral! Jika ini dibiarkan, Pilkada Sampang akan menjadi ajang kecurangan yang legal," lanjut orator tersebut, yang disambut sorakan dukungan dari para peserta aksi.
Koalisi Mahasiswa Madura tak hanya menuntut netralitas, mereka juga mendesak agar semua proses hukum yang menyangkut mantan Kepala Desa di Sampang ditunda hingga Pilkada selesai.
Menurut mereka, pemanggilan mantan Kepala Desa dengan dalih klarifikasi dana desa di tengah memanasnya kontestasi politik hanya akan menciptakan ketidakadilan dan memperkuat kecurigaan akan adanya upaya intervensi politik.
"Kami meminta penundaan semua proses hukum terhadap mantan Kepala Desa hingga Pilkada usai, biarkan kompetisi politik berjalan tanpa campur tangan hukum yang bermotif politis. Jika tidak, Pilkada Sampang akan penuh kecurangan, dan rakyat yang akan dirugikan,"
Di tengah tensi politik yang memanas, masyarakat Sampang, melalui aksi ini, mengirim pesan tegas, mereka menginginkan pemimpin yang bersih, jujur, dan dekat dengan rakyat, bukan pemimpin yang dibentuk oleh intervensi kekuatan politik maupun aparat.
Mahasiswa mendesak Polri untuk memegang teguh sumpah dan kode etik mereka, menjaga netralitas, dan memastikan Pilkada berjalan tanpa intervensi.
"Netralitas Polri adalah harga mati! Kami tidak akan tinggal diam jika ada aparat yang bermain politik. Kami ingin Pilkada yang bersih, tanpa kecurangan, tanpa tekanan! Jika Polri terus melakukan intervensi, rakyat akan kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi negara!" teriak salah satu mahasiswa dengan suara lantang, yang disambut tepuk tangan riuh oleh peserta aksi.
Aksi yang diikuti oleh puluhan mahasiswa ini bukan hanya sekedar unjuk rasa biasa. Ini adalah sinyal perlawanan masyarakat terhadap segala bentuk ketidakadilan dan intervensi yang merusak demokrasi. Mereka berharap, dengan aksi ini, Polri dapat tersadarkan akan pentingnya menjaga netralitas dan profesionalisme mereka dalam mengawal proses Pilkada. Jika tidak, tidak menutup kemungkinan aksi yang lebih besar akan digelar di waktu mendatang.
Tuntutan telah disampaikan. Kini, semua mata tertuju pada Polres Sampang, menunggu respons apakah mereka akan menjunjung tinggi integritas atau justru terperosok lebih dalam dalam skandal intervensi politik. Masyarakat Sampang menginginkan satu hal: Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari intervensi aparat.
Wirno
