SAMPANG – Kejanggalan demi kejanggalan kembali mencuat di Desa Nepa, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Mulai dari kantor balai desa yang dibiarkan kosong bertahun-tahun, internet desa yang tidak berfungsi, hingga proyek lapen yang diduga tak sesuai spesifikasi. Situasi ini mengundang perhatian serius dari pihak Kecamatan Banyuates dan Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa (17/12/2024).
NB, salah satu warga Desa Nepa, mengungkapkan kekesalannya kepada media terkait kondisi desanya yang terkesan dibiarkan tanpa pengawasan.
“Kantor balai desa kami bertahun-tahun kosong, tidak ada aktivitas sama sekali. Internet desa yang seharusnya bermanfaat justru tidak berfungsi. Ditambah lagi, ada pekerjaan lapen yang anehnya tidak dilengkapi papan informasi proyek. Ini jelas menimbulkan kecurigaan,” ujar NB dengan nada kecewa.
Tak ingin hanya mendengar laporan sepihak, Sekretaris Garda Kawal Sampang (GKS) bersama tim media langsung turun ke lapangan. Hasil investigasi di lokasi menguatkan apa yang diungkapkan NB. Proyek lapen yang sedang dikerjakan di Desa Nepa terlihat mencurigakan dan diduga tidak sesuai spesifikasi.
“Fakta di lapangan cukup mencengangkan. Kantor balai desa dibiarkan kosong, internet desa mati total, dan pekerjaan lapen tanpa papan informasi proyek. Semua ini sangat patut diduga merugikan keuangan negara,” tegas Azis, Sekretaris GKS.
Menurutnya, indikasi penyimpangan ini menjadi persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Desa Nepa kini menjadi buah bibir di tengah masyarakat Sampang, yang mempertanyakan transparansi dan pengawasan dari pihak terkait.
Azis dengan tegas meminta dinas terkait untuk segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh terhadap segala polemik yang terjadi di Desa Nepa.
“Kami mendesak pemerintah dan pihak terkait segera mengaudit proyek lapen yang mencurigakan, serta menindaklanjuti persoalan kantor desa yang kosong dan internet yang tidak berfungsi. Jangan sampai ada indikasi penyalahgunaan anggaran yang dibiarkan begitu saja,” pungkasnya.
Sorotan tajam dari publik ini menjadi pengingat keras bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa harus menjadi prioritas pemerintah. Jika dibiarkan, bukan hanya uang negara yang dirugikan, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang semakin terkikis.
Sementara Pj Kepala Desa Nepa saat di konfirmasi melalui pesan singkat dan telfon via whatsapp tidak di respon, sehingga berita ini ditayangkan
(Red)
