Batam, 6 Februari 2025 – Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam untuk meninjau pelayanan keimigrasian serta membahas strategi modernisasi sistem imigrasi di wilayah perbatasan. Dalam kunjungan ini, Komisi XIII menekankan pentingnya digitalisasi layanan, peningkatan infrastruktur, serta kesejahteraan petugas guna memastikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan transparan.
Ketua Komisi XIII, Willy Aditya, menegaskan bahwa sebagai wilayah dengan arus mobilitas internasional yang tinggi, Batam memerlukan inovasi dalam sistem keimigrasian untuk menghadapi tantangan global.
"Batam adalah gerbang utama Indonesia di perbatasan. Dengan modernisasi layanan berbasis digital, kita dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi maladministrasi dalam sistem keimigrasian," ujar Willy.
Pendapatan Negara Meningkat, Layanan Perlu Ditingkatkan
Komisi XIII juga mengapresiasi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kantor Imigrasi Batam, yang pada tahun 2024 mencapai Rp143,19 miliar, jauh melampaui target awal Rp59,35 miliar. Capaian ini menunjukkan efektivitas layanan imigrasi, namun tetap perlu diiringi dengan perbaikan fasilitas dan kesejahteraan petugas.
"Peningkatan PNBP ini menunjukkan tingginya kepercayaan publik terhadap layanan imigrasi. Namun, hal ini juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan serta kondisi kerja petugas di lapangan," tambah Willy.
Akselerasi Digitalisasi dan Pemanfaatan Teknologi
Dalam pertemuan ini, Komisi XIII menyoroti pentingnya implementasi sistem digital untuk mempermudah proses keimigrasian. Salah satu usulan yang didukung adalah penambahan auto gate di pelabuhan dan bandara, serta penguatan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mengawasi pergerakan warga negara asing (WNA) secara real-time.
Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merancang sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi layanan dan pengawasan.
"Kami akan mengembangkan sistem berbasis AI dan pemantauan satelit untuk memperkuat pengawasan, sehingga data perlintasan WNA lebih transparan dan akurat," jelas Saffar.
Perhatian terhadap Kesejahteraan Petugas Imigrasi
Selain peningkatan infrastruktur dan teknologi, kesejahteraan petugas imigrasi juga menjadi fokus utama Komisi XIII. Dengan tugas berat yang mereka emban, terutama di wilayah perbatasan, petugas imigrasi perlu mendapatkan fasilitas dan tunjangan yang memadai.
"Petugas yang bekerja di perbatasan memiliki tantangan tersendiri. Kami akan mendorong kebijakan yang memastikan kesejahteraan mereka terjamin agar mereka dapat bekerja dengan optimal," kata Willy.
Penguatan Koordinasi dengan Pihak Pelabuhan dan Aparat Terkait
Komisi XIII juga mendorong adanya sinergi antara imigrasi, pengelola pelabuhan, serta aparat penegak hukum untuk memastikan kelancaran arus masuk dan keluar orang di Batam. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan pelayanan imigrasi semakin efektif dan mampu menghadapi tantangan keamanan perbatasan.
"Kerja sama lintas sektor sangat diperlukan agar sistem keimigrasian di Batam semakin profesional dan transparan," ujar Saffar.
Transformasi Layanan Imigrasi yang Lebih Profesional
Kunjungan ini menegaskan komitmen Komisi XIII DPR RI dalam mendorong reformasi layanan keimigrasian di Batam. Dengan digitalisasi, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan petugas, diharapkan Kantor Imigrasi Batam dapat menjadi model pelayanan imigrasi yang efisien, transparan, dan berbasis teknologi modern. (Nursalim Turatea).
