TINTA HUKUM.COM -LABUSEL
-Sejumlah titik di persimpangan di Labusel dijadikan operasi penindakan tilang oleh personil Satlantas Polres Labusel, terpantau ada tiga titik melakukan razia namun tidak menggunakan plank
Boy Alexander(43) mengatakan melihat sendiri personil Polres Labusel mengintip intip dipersimpangan dalam melakukan razia yang tampak tidak menggunakan plank
"Banyak juga lah bang, warga yang ditangkapi lalu ditilang, dan kemudian disuruh menebus tilang tersebut, dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening BRI," Sebutnya
Kanit Lantas di Satlantas Polres Labusel menyebut, sebelumnya pihaknya sudah sosialisasi " sudah sosialisasi kita sebelumnya, bang," ungkapnya
Berbeda dengan Kasat Lantas Polres Labusel AKP Sumardi, mengaku kepada salah satu wartawan di Labusel, jika razia itu merupakan operasi fajar
"Operasi fajar bang, maklumlah kita blom ada kegiatan disini taulah bg Polres Baru, pengurusan SIM pun blom ada," ungkapnya
Ketua DPP LSM Baris, kepada wartawan media ini mengatakan seharusnya Polri seharusnya mengutamakan pendekatan kepada warga, sebab masih banyak pengendara sepeda motor melakukan aktifitasnya hanya untuk mengais rezeki
"Kasihan lah warga kecil ini, dia naik sepeda motor pas mau bekerja, cari rezeki. Nah ditilang disuru tebus tilang, banyak warga yang mengeluh kesulitan menebus tilang tersebut, dan harus mengutang utang dulu," ungkapnya
Kata Ketua DPP LSM Baris itu, begitu juga plank razia, itu sangatlah perlu untuk mengingatkan masyarakat. Bukan dengan mengintipintip kesalahan pengendara lalu di stop trus ditilang lalu disuru menebus dengan transfer ke BRI
" Kita juga tanda tanya tuh, apa surat perintah operasi razia nya dah lengkap dan pas? ," sambungnya
Bagaimana polri menerapkan Presisinya, sedamgkan presisi Polri adalah program transformasi Polri yang merupakan singkatan dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepolisian kepada masyarakat.
Dan adapun tujuan Polri Presisi memberikan layanan yang adil dan berkualitas menanggulangi korupsi dan penyimpangan lainnya, meningkatkan kinerja melalui evaluasi berkelanjutan, menangani berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas dan kemajuan bangsa
"Jika masyarakat dibebani dengan pembayaran lain seperti tebus tilang ini, dan tidak munkin bisa terjadi dugaan pungli, bagaimana warga merasakan kestabilan, nah itu tadi makan saja sudah susah, harus minjam uang pulak buat bayar tilang, atau bisa saja diduga untuk di pungli tadi," terangnya lagi (RM)
